IAAC Kecam Intervensi Bermuatan Politis kepada Ketua KPK

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah petisi dukungan untuk tidak gentar dalam menjaga netralitas dan independensi KPK dihasilkan dalam Forum Group Discussion yang dilakukan oleh Institute for Act Against Corruption (IAAC) di Gedung Juang, Jakarta, Rabu (19/4/23).

Agenda diskusi yang dihadiri oleh sejumlah OKP dan masyarakat umum itu dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan diskursus publik yang positif sehingga tidak terjerumus dalam narasi perpecahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa hari ini publik menjadi korban dari gerakan politis pihak pihak tertentu yang ingin mengganggu kerja KPK.

Menurut Mardani, publik harus bisa menilai kinerja KPK secara objektif tanpa terseret kepentingan politik manapun.

“Kasian masyarakat jadi korban politis, harusnya mereka bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh KPK secara objektif,” tutur mardani.

Pernyataan Mardani didukung oleh Ketua Forum Komunikasi Santri Indonesia, M Natsir yang juga hadir sebagai narasember dalam diskusi tersebut. Menurut Natsir, ada upaya mengkriminalisiasi ketua KPK dengan narasi-narasi politis.

"Yang dilakukan oleh mereka yang selama ini melakukan aksi unjuk rasa memprotes ketua KPK, Firli Bahuri," ungkapnya.

“Jika dilihat dari polanya, ada upaya mengkriminalisasi ketua KPK. Mereka yang aksi itu syarat kepentingan politis,” tambah Natsir.

Adapun hasil FGD ini menghasilkan sebuah petisi mendukung netralitas dan independensi KPK dan mengecam segala bentuk intervensi.

FGD bertajuk “Menjaga Transformasi, Sinergitas dan Independensi Pemberantasan Korupsi ditengah ancaman intervensi dan polemik” itu menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan.